Pajak Tanah Refleksikan Keadilan

Minggu, 05 Februari 2017 | 22:46
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
ILUSTRASI

INDOPOS.CO.ID-Bank Indonesia (BI) mendukung rencana pemerintah memungut pajak tanah nganggur. Kebijakan itu dalam amatan BI lebih berkeadilan. Merefleksikan sikap pemerintah untuk menciptakan penerapan pemerataan bersandar pada prinsip keadilan.

Memang, pemerintah tengah mengkaji tiga skema pajak tanah untuk mengontrol kenaikan harga lahan. Tiga skema itu meliputi pajak progresif kepemilikan tanah, pajak keuntungan modal (capital gain tax), dan pajak aset menganggur (unutilized asset tax). ”Pada prinsipnya kami mendukung. Kalau pajak harta terbatas,” tutur Gubernur BI Agus DW Martowardojo akhir pekan lalu.

Menurut Agus, selama ini tanah merupakan investasi tidak terlalu diperhatikan. Pemerintah perlu mengupayakan penggunaan tanah agar produktif. Itu penting supaya tidak menghasilkan dan tidak dibirkan menjadi lahan tidur. ”Kami sambut positif kalau ada kajian pajak tanah,” ucap Agus.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menambahkan pemerintah masih mengkaji rencana itu baik dari sisi regulasi dan teknis. Kemenkeu juga masih menanti penjelasan detail Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai instansi pengusung mewacanakan tersebut.

”Kami akan melakukan overview terkait pajak kepemilikan tanah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak penghasilan (PPh), kemudian ada juga bea,” ujarnya.

Sementara itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai pemerintah patut memukul rata pengenaan pajak progresif tanah kepada land bank milik pengembang. "Banyak tanah milik pengembang besar sengaja disimpan. Mereka tidak mengeksekusi sehingga harga melonjak. Itu mengganggu sehingga saya sepakat untuk pajak progresif," tegas Ketua Apersi Eddy Ganefo.

Land bank milik pengembang besar turut memberi andil pada kenaikan harga tanah. Sementara, harga tanah tinggi tidak bersahabat untuk pembangunan perumahan sederhana dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Akibatnya, perumahan sederhana dan MBR harus terpinggirkan dari kota-kota besar karena harga tanah tinggi di kota juga dikuasai pengembang besar, namun tak kunjung dibangun.

Imbasnya terhadap pengembang perumahan sederhana dan MBR, harga tanah tinggi membuat negosiasi pembelian lahan menjadi lambat dan melambankan gerak pembangunan rumah bersubsidi dibutuhkan masyarakat.

”Pengenaan pajak progresif tanah, diharap pengembang besar dapat melakukan pembangunan lebih cepat dan menciptakan iklim pembangunan perumahan lebih kondusif,” harap Eddy. (far)

 

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%