April Google Setor Pajak

Minggu, 19 Maret 2017 | 21:18
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
ILUSTRASI

INDOPOS.CO.ID-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengklaim Google bakal membayar pajak Maret atau April. Itu tergantung proses penuntasan pemeriksaan. Kalau telaah dokumen rampung Maret, perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikat (AS) itu, langsung membayar pajak.

”Maret selesai, langsung pembayaran. Kalau tidak, mundur ke April,” tutur Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

Haniv menyebut, Google telah menyepakati pembayaran pajak tertunggak 2015. DJP sekaligus akan meminta penutasan pajak Google untuk tahun lalu. Hanya, Haniv tidak mau menyebut nominal tunggakan pajak Google episode tahun lalu. ”Itu rahasia. Terpenting Google bayar pajak,” elaknya.

Berdasar catatan DJP, Google terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai penanaman modal asing (PMA) sejak 15 September 2011 dan merupakan dependent agent dari Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura.

Dengan begitu, merujuk Pasal 2 Ayat (5) Huruf N Undang-Undang Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus sebagai badan usaha tetap (BUT). Sehingga, setiap pendapatan maupun penerimaan bersumber dari Indonesia dikenai pajak penghasilan.

Namun, Google menolak adanya pemeriksaan pajak lebih lanjut dari otoritas pajak Indonesia dan tidak mau penetapan status sebagai BUT. Padahal, pendapatan Google dari Indonesia mencapai triliunan rupiah, terutama dari iklan.

Nah, tidak mau kasus penghindaran pajak Google itu terulang, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui DJP merilis Surat Edaran Nomor SE-04/PJ/2017 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui Internet. ”Surat edaran itu memberi panduan dan keseragaman penentuan BUT terhadap Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang menyediakan layanan over the top (OTT) di Indonesia,” tegas Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Mengutip Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Ken menjelaskan BUT adalah bentuk usaha dipergunakan orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia.

Ken melanjutkan, menyusul surat edaran diteken pada 6 Februari 2017 itu, maka seluruh unit kerja DJP berhak melakukan pengawasan dan penagihan pajak terhadap BUT berbentuk badan usaha asing di Indonesia. (far)

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%