Dewan Minta Pertanggungjawaban Direksi BTN

Kamis, 30 Maret 2017 | 19:29
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
ILUSTRASI

INDOPOS.CO.ID-Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diminta bertanggung jawab terhadap dana nasabah yang raib akibat kasus penipuan deposito fiktif di BTN. Anggota Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, disela-sela Rapat Dengar Pendapat di Komisi XI DPR, Kamis (30/3) mengatakan, pihaknya mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban Direksi BTN kepada nasabah yang dananya raib akibat kasus penipuan deposito fiktif.

Menurut Amir, sejak kasus tersebut mencuat ke publik, sikap direksi BTN terkesan cuci tangan dan menganggap para pelaku sebagai komplotan, padahal para oknum yang menawarkan produk deposito atas sepengetahuan bank.  "Tolong diperjelas bentuk pertanggungjawaban bank apakah mengganti dana nasabah atau konkretnya seperti apa?,"kata Amir yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PPP DPR.

Politisi asal Gowa, Sulawesi Selatan itu mengatakan sangat janggal ada kejadian penghimpunan dana di kantor kas, tetapi tidak diakui oleh BTN dan menyatakan apa yang dilakukan di luar sistem.

"Kami meminta direksi bertanggungjawab serta menyampaikan langkah-langkah preventif, karena kasus seperti ini menyangkut reputasi perbankan sebagai institusi yang menjaga kepercayaan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian," kata Amir. 

Sementara Kuasa Hukum PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF)  TM Mangunsong, menilai BTN dinilai telah menciderai prinsip kehati-hatian perbankan dan menciderai prinsip dari lembaga perbankan yang diamanatkan dan diatur dalam Pasal 37B ayat 1 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi "setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan".

Untuk itu, para pimpinan BTN dalam hal ini Direktur Utama BTN selaku penanggung jawab dalam pengelolaan BTN dinilai gagal mempertanggung jawabkan tugas direksi dan juga dinilai tidak bertanggung jawab dalam menjamin dana nasabah yang disimpan di BTN. Ini sangat bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas pasal 97 ayat 1 yang berbunyi direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat 1.

"Kami meminta agar direksi atau BTN bertanggung jawab dengan mengembalikan dana milik klien kami itu, sesuai dengan ketentuan perbankan dana klien kami yang berada di BTN yang saudara pimpin adalah dijamin dan dilindungi oleh UU yang harus dipertanggung jawabkan oleh pihak BTN. Sebab tidak alasan hukum apapun untuk tidak mengembalikan dana klien kami,"tegas Mangunsong. (vit)


 

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%