WP Tetap Nanti Batas Akhir

Kamis, 13 April 2017 | 20:01
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
ilustrasi

INDOPOS.CO.ID– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim I mencatat, hingga kemarin (12/4), ada 228 ribu surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), baik orang pribadi maupun badan, yang dilaporkan.

Jumlah pelaporan SPT pada 2016 mencapai 275 ribu SPT. Perinciannya, SPT PPh orang pribadi 1770 hanya 45.400 SPT, SPT PPh orang pribadi 1770S sebesar 87.800 SPT, dan SPT PPh orang pribadi 1770SS sejumlah 88.500 SPT. Kemudian, tercatat 6.300 SPT PPh badan. Kalau dibandingkan dengan total pelaporan pada tahun lalu, data itu masih jauh lebih rendah.

Plt Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jatim I Ardhie Permadi menjelaskan bahwa pelaporan SPT masih rendah karena tenggat melaporkan masih lama. ’’Secara batas waktu, baik orang pribadi maupun badan, belum berakhir. Yakni, masing-masing pada 21 April dan 30 April,’’ katanya kemarin.

Berdasar data tersebut, pihaknya belum bisa menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak tahun ini. ’’Sebab, melapor pada saat-saat terakhir masih menjadi kebiasaan wajib pajak,’’ ujar dia.

Meski tenggat pelaporan SPT orang pribadi diperpanjang selama 21 hari sejak 31 Maret lalu, bisa jadi wajib pajak memilih untuk melaporkan SPT menjelang batas waktu yang ditetapkan.

DJP I juga mendorong wajib pajak memanfaatkan e-filing untuk melaporkan SPT. ’’Kami masih mengolah jumlah wajib pajak yang menggunakan e-filing,’’ tuturnya. Selain bisa mengurai kepadatan antrean pelaporan di kantor pajak, pelaporan SPT secara online lebih efisien bagi wajib pajak.

Terkait dengan langkah penindakan setelah berakhirnya amnesti pajak, lanjut dia, sekarang dilakukan pembandingan data yang diperoleh dari pihak eksternal dengan yang sudah dilaporkan wajib pajak. ’’Ini sejalan dengan yang sudah disampaikan direktur jenderal pajak maupun kepala kantor wilayah,’’ ucapnya.

Bila berdasar hasil membandingkan tersebut ditemukan perbedaan data, hal itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur standar operasi (PSO) di DJP. ’’Mulai klarifikasi, visit, pemeriksaan, dan lain-lain,’’ jelasnya.

Data penerimaan uang tebusan amnesti pajak per 30 Maret sebesar Rp 9,048 triliun. Terbagi pada periode I Rp 7,980 triliun; periode II Rp 688 miliar; dan data terakhir periode III sejumlah Rp 380,53 miliar. Total penerimaan surat pernyataan harta (SPH) sebesar 53.283 SPH. (res/c14/sof/JPG)

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%