Subsidi Elpiji Bisa Bengkak Rp 10 Triliun

Sabtu, 15 April 2017 | 19:18
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
ILUSTRASI: Petugas sedang mengisi gas elpiji. Foto: Jawa Pos Photo

INDOPOS.CO.ID– Penyaluran subsidi elpiji secara tertutup diharapkan bisa menjaga realisasinya tidak membengkak. Salah satu infrastruktur yang disiapkan, melalui penyaluran nontunai. Kementerian ESDM kemarin memperluas kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong perbankan menyiapkan kartu untuk penyaluran subsidi tersebut.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan, alokasi subsidi elpiji 3 kg tahun ini mencapai sekitar Rp 20 triliun. ”Kalau ini dilepas, subsidinya bisa membengkak jadi Rp 30 triliun,” katanya setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan BI di Jakarta kemarin. Penyaluran nontunai diharapkan bisa menjaga potensi pembengkakan Rp 10 triliun itu bisa ditekan.

”Kerja sama tersebut akan mengatur penyaluran subsidi elpiji 3 kg yang akan dimasukkan ke Kartu Keluarga Sejahtera sehingga distribusi lebih tepat sasaran, cashless, dikirim langsung ke masing-masing penerima,’’ ucap Jonan.

Kerja sama dengan otoritas sistem pembayaran tersebut merupakan langkah awal penyaluran subsidi elpiji 3 kg secara tertutup yang rencananya dilaksanakan tahun depan. ’’Kalau tidak bisa 1 Januari 2018, mungkin 1 Maret 2018,’’ jelas Jonan.

Selanjutnya, tindak lanjut kerja sama subsidi energi itu tidak hanya untuk penyaluran elpiji 3 kg, tetapi juga diarahkan untuk subsidi listrik tepat sasaran bagi pengguna listrik 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu. ’’Untuk listrik, kita sudah mulai bicara dengan PLN. Kalau listrik lebih gampang. Kalau oke lebih cepat karena lebih terstruktur,’’ ungkap Jonan.

Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, berdasar catatan BI, jumlah konsumen yang benar-benar berhak mendapatkan subsidi elpiji hanya 25,7 juta penerima. Angka tersebut kurang dari setengah jumlah penerima tabung elpiji 3 kg yang mencapai 57 juta.

Mantan menteri keuangan tersebut menuturkan, program konversi minyak tanah kepada elpiji untuk kebutuhan rumah tangga sejak 2007 merupakan langkah yang luar biasa. Penghematan yang ditimbulkan dari konversi tersebut mencapai Rp 197 triliun. Tetapi, menurut Agus, masih ada kekurangan dari program itu. Yaitu, skema penyalurannya yang menggunakan distribusi terbuka.

Untuk mendukung penyaluran subsidi energi secara nontunai, BI akan memberikan fasilitasi koordinasi, regulasi, monitoring, dan pengawasan. Model bisnis yang digunakan akan sama dengan bantuan sosial nontunai lainnya, yaitu program keluarga harapan (PKH) dan program bantuan pangan nontunai (BPNT).

Sementara itu, untuk mendukung kesiapan operasional penyaluran subsidi energi, BI bersama OJK akan mendorong empat bank milik negara, yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, untuk mempersiapkan jaringan keagenan dan mengembangkan inovasi kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) yang mengintegrasikan berbagai jenis bantuan ke dalam satu kartu. (dee/c20/sof/JPG)

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%