Dualisme INSA, Kubu Johnson Melawan Hukum

Setelah menggunakan logo resmi INSA

Jumat, 19 Mei 2017 | 16:49
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ilustrasi Pengadilan
 
INDOPOS.CO.ID - Kuasa Hukum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Alfin Sulaiman menegaskan, penggunaan nama dan logo DPP INSA oleh Johnson W. Sutjipto merupakan perbuatan melawan hukum.
 
Menurut Alfin, perbuatan melawan hukum  ini merujuk pada hasil 
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta setelah membatalkan perkumpulan badan hukum INSA sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
melalui Surat Keputusan MenKumHam No:AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian
National Shipowners’ Association.
 
Putusan PTUN Jakarta ini juga diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta sebagaimana Putusan No. 315/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Januari 2017. 
 
Adapun, permohonan kasasi oleh Perkumpulan INSA Johnson telah dinyatakan gagal memenuhi syarat formal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 66/G/2016 tanggal 20 April 2017 sehingga tidak dapat diteruskan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia
 
"Selanjutnya logo dan nama INSA telah juga diperoleh oleh Klien kami sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual," kata dia.
 
Alfin mengingatkan  tindakan Johnson masih mengatasnamakan sebagai Ketua Umum INSA dengan melakukan kegiatan pelantikan DPC INSA Cabang Tanjung Priok, Marunda dan Banten melanggar ketetapan hukum PTTUN.
 
Karena itu, Alfin telah melayangkan peringatan pertama dan kedua kepada Johnson WS atas tindakan penggunaan nama Ketua Umum INSA oleh Johnson WS dan telah digunakan berulang kali.
 
“Ini adalah pelanggaran kesekian kali setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan  Badan Hukum "Perkumpulan INSA"Johnson. 
Pelanggaran atas tidak dipatuhinya putusan pengadilan merupakan suatu perbuatan melawan hukum,” ujar Alfin melanjutkan.
 
Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengharapkan Pemerintah mengambil langkah tegas, antara lain: Kementerian Hukum dan HAM untuk bersikap tegas dengan membatalkan  atau mencabut surat keputusan (SK) badan hukum perkumpulan INSA sesuai putusan pengadilan  tinggi tata usaha Negara dan sudah merupakan keputusan tetap.
 
Selain itu, DPP INSA akan membuat surat kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut untuk menjelaskan agar Kementerian Perhubungan DirJenPerLa segera  merevisi suratnya   No:HK.008/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 atas keberadaan organisasi INSA
 
Budhi juga mengimbau kepada seluruh stakeholder kemaritiman agar jangan berkomunikasi dan melayani organisasi di luar DPP INSA dengan kepengurusan resmi.
 
Tindakan ini diperlukan untuk menjaga Soliditas keoengurusan INSA dan okeh karenanya kepada seluruh anggota INSA agar tidak terpengaruh dengan tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Johnson WS bahkan sebaliknya seluruh DPC dan anggota bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan DPP INSA demi kemajuan dunia kemaritiman nasional.
 
“Tentunya, dinamika organisasi yang terjadi saat ini harus disikapi dengan dewasa, dan justru menjadikan pengurus DPP, DPC dan anggota INSA pada umumnya semakin bergandengan erat dan bersatu demi kemajuan industri pelayaran nasional,” katanya. 
 
 "Kepada DPC-DPC dan seluruh anggota agar waspada terhadap kegiatan pembentukan DPC-DPC yang dilakukan pihak Johnson dan apabila mengetahui segera menginformasikannya kepada DPP INSA Jl Tanah Abang III No.10 Jakarta Pusat," tegasnya.
Editor : Redjo Prahananda
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%