Dukungan Pembiayaan Perumahan dalam Mensukseskan Program Satu Juta Rumah

Jumat, 19 Mei 2017 | 19:03
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : istimewah

INDOPOS.CO.ID - Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan men­dapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Amanat kontitusi yang tertuang didalam pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar 45 ini menjadi lan­da­san  Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR) dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara terprogram dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten­tang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas amanat tersebut diatas menegaskan bahwa “Negara bertanggung jawab atas pe­nye­leng­garaan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota” (Pasal 5 ayat 1).

Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, Kementerian PUPR mengembangkan dan melembagakan berbagai kebijakan dan program yang meliputi:  KPR Bersubsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan SSB (Subsidi Selisih Bunga) dengan bunga terjangkau 5% pertahun dengan tenor mencapai 20 tahun,  SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka)  senilai Rp 4 juta untuk MBR Kelompok Sasaran, serta penyediaan pokok pinjaman KPR dengan bunga rendah lewat FLPP dengan tariff 0,3% pertahun dan kebebasan menentukan Besaran Uang Muka untuk perbankan.

Komplemen dengan kebijakan dan program tersebut di atas, Kementerian Kelantan memberkan insentif Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk MBR Kelompok Sasaran dan Insentif Pengurangan PPh Final untuk pengembang yang  membangun rumah sederhana sehat bagi MBR.
Selain itu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan masing-masing  memberikan kebebasan menetapkan Loan to Value Ratio (Ratio LTV diperbolehkan 100%) dan penetapan Bobot Resiko Kredit KPR Bersubsidi yang jauh lebih kecil (20%) dari bobot resiko kredit KPR Komersial (45%) kepada perbankan.   

Pelaksanaan KPR bersubsidi melibatkan perbankan, baik Bank Umum maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD). Terhitung tidak kurang dari 8 (delapan) Bank Umum, 22 (sembilan belas) Bank Pembangunan Daerah (BPD) menyatakan siap melaksanakan program KPR Bersubidi di tahun 2017.

Secara operasional, penyaluran KPR bersubsidi, dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada MBR terkait dengan akses KPR Bersubsidi, PPDPP saat ini mengembangkan beberapa aplikasi yaitu:
Aplikasi e-FLPP untuk mendukung kecepatan pelayanan  maksimum 3 (tiga) hari atas pembayaran klaim dari bank pelaksana; dan
Sertifikasi Digital melalui kerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Lembaga Sandi Negara untuk pengamanan sistem e-FLPP dalam bentuk Token Secure Metric.  

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perurmahan-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan terus mengembangkan dan memperluas dukungan program pembiayaan  perumahan untuk Program Sejuta Rumah dengan berbagai inovasi produk dan layanan pembiayaan perumahan yang meliputi:
a.    Peningkatan efisiensi pasokan KPR Bersubsidi untuk mengurangi beban fiskal Pemerintah;
b.    Perluasan akses kredit MBR Kelompok Sasaran untuk MBR Sektor informal melalui kredit mikro perumahan swadaya;
c.    Perluasan keterjangkauan MBR Kelompok Sasaran melalui: KPR sewa-beli dan KPR Fidusia Rumah-Susun.
d.    Pengayaan skim pembiayaan perumahan melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan pengembangan Program Housing Real Estate Information System (HREIS) yang merupakan kerjasama dengan Bank Dunia;
e.    Pelembagaan adanya pasokan dana murah jangka panjang bagi KPR FLPP melalui Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PT. SMF) efisiensi anggaran FLPP untuk penurunan beban fiscal;
f.    Peningkatan pelayanan pemernuhan kebutuhan rumah untuk MBR melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Sejak KPR FLPP dijalankan pada tahun 2010, secara total realisasinya mencapai hampir 500.000 unit. Sementara untuk target KPR bersubsidi Tahun 2017 adalah:
KPR FLPP: 120.000 unit dengan anggaran sebesar Rp. 9,7 Triliun;
KPR SSB: 225.000 unit dengan anggaran sebesar Rp. 3,7 Triliun; dan
Subsidi Bantuan Uang Muka: 550.000 unit dengan anggaran sebesar Rp. 1,3 Triliun. (srm)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
50%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
50%