Proses Redenominasi Masih Panjang

Sabtu, 22 Juli 2017 | 17:45
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID-Rencana penyederhanaan nominal mata uang (redenominasi) sepertinya masih akan panjang. Butuh waktu tidak pendek rencana redenominasi bisa terlaksana. Sejumlah agenda mesti dilewati sebelumnya akhir terealisir.

Rancangan Undang-undang (RUU) redenominasi sebatas berpeluang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) perubahan 2017. Tetapi, kemungkinan tidak bisa untuk dibahas tahun ini. Tahun depan juga disebut-sebut tidak bisa disegerakan karena parlemen khususnya Komisi XI membahas banyak UU. ”Jadi, potensi masuk provernas ada tetapi pembahasannya tidak yakin tuntas,” tutur Ketua Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng, Kamis (20/7). 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, usulan RUU redenominasi masih dibahas bersama Bank Indonesia (BI). Usulan RUU itu akan disampaikan dan dimasukkan dalam Badan legislasi (Baleg). ”Kalau prosesnya dilakukan dengan baik, kami nanti ikut menjaga,” tukas Sri Mulyani. 

Pekan depan, bilang Mekeng, Komisi XI masih disibukkan penentuan pengesahan Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk pemeriksaan pajak. Kemudian, sebelum masa reses berlangsung pada 29 Juli hingga 15 Agustus 2017, Komisi XI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR perlu merampungkan pembahasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018 sebelum dibawa ke Nota Keuangan medio Agustus 2017. 

Selain itu, DPR dan pemerintah juga perlu melakukan pembahasan tiga Undang-Undang (UU) di sektor perpajakan. Meliputi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan UU Pajak Penghasilan (PPh). UU KUP belum ada satu pun sesi pembahasan. ”Nanti setelah 3 UU perpajakan, ada UU Perbankan dan UU Pasar Modal menyusul mengantre,” ucap Mekeng. 

Karena itu, Mekeng mengaku belum bisa memastikan kapan pembahasan 5 UU tersebut rampung. Kendati begitu, lanjut Mekeng, pemerintah belum melakukan komunikasikan. Dan nanti harus menunggu bagaimana Baleg dan Badan Musyawarah (Bamus) memprosesnya. (far)    

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%