Kasus JICT, Singkirkan Aspek Politik

Jumat, 28 Juli 2017 | 14:22
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
ILUSTRASI. Kantor JICT. Foto: Ist

INDOPOS.CO.ID- Anggota DPR Komisi V Anton Sihombing dan juga Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengatakan, mogok kerja yang direncanakan oleh Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) pada tanggal 3-10 Agustus 2017 jangan sampai menggangu kegiatan ekspor-impor Indonesia. 

“Sebagai Ketua GINSI, saya berharap jangan sampai mogok menggangu kegiatan impor barang para anggota (GINSI),” ujar Anton Sihombing saat dihubungi wartawan. ”Jangan sampai arus barang ekspor dan impor terganggu. Indonesia sudah go international jangan sampai tersebar (kabar buruk) keluar negeri,”lanjutnya. 

Lebih lanjut Anton juga menegaskan, pengaruh mogok tersebut terhadap iklim investasi dan usaha karena pelabuhan merupakan obyek vital negara. Mogok yang dilakukan SP JICT harus tetap berada di dalam koridor peraturan perundangan dan tetap kondusif. 

Menyikapi permasalahan tersebut, Anton menyarankan untuk duduk bersama antara SP-JICT dengan pihak manajemen JICT. Upaya duduk bersama tersebut harus diikuti dengan membuat kesepakatan bersama dan dengan tolok ukur waktu. 

”Negara kita ini sudah transparan dan demokratis, jadi lebih baik duduk bersama untuk membahas permasalahannya,”ujar Anton. ”Semua orang nanti bisa mengawasi kok hasilnya,” imbuhnya. 

Upaya tersebut, menurut Anton, jauh lebih baik dibandingkan mogok kerja. Sehingga masalah cepat selesai dan tidak berkepanjangan. Penyelesaian masalah tersebut menurutnya harus mendapatkan prioritas karena JICT merupakan salah satu pintu masuk Indonesia. 

Peliknya demo JICT juga ditengarai adanya kepentingan politik. Sejalan dengan demo dari serikat pekerja yang mempermasalahkan perpanjangan kontrak kerjasama HPH. Pansus Pelindo di DPR juga sudah menyerahkan hasil audit BPK ke KPK terkait dengan permasalahan serupa. Belum lagi polemik masalah tersebut dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet. 

Anton menanggapi dingin kentalnya nuansa politik tersebut. Menurutnya segala sesuatu pasti ada aspek politiknya. Tetapi polemik pelindo sebaiknya dikembalikan ke jalur sebenarnya. 

“Saya orang politik tentu segala sesuatu ada aspek politiknya. Tetapi ini harusnya diletakkan kembali ke jalur yang sebenarnya,”ujar Anton. 

Menurut Anton, Pelindo dan JICT merupakan perusahaan besar, sehingga segala permasalahan yang terjadi di dalamnya penting untuk segera diselesaikan. Aspek politik sebaiknya juga dikesampingkan terlebih dahulu tegasnya menutup pembicaraan via telfon (27/7) malam. (wsa)

 

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%