Meikarta Belum Kantongi Amdalalin

Rabu, 13 September 2017 | 13:13
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto: mei-karta.com

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Danto menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Bekasi dibawah kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin terkait kasus pembangunan mega proyek Meikarta di Desa Cibatu, Kabupaten Bekasi. Pasalnya, ada kesan proses pengurusan perizinan ditutup –tutupi oleh pemda. 

”Kami sudah tiga kali rapat bersama pemerintah daerah dan pihak Meikarta. Tapi ketika ditanyakan sampai sejauh mana perizinan Meikarta, Pemda selalu banyak alasan,” kata Danto ketika dihubungi INDOPOS,  Selasa (12/9).

Danto meminta pihak ombudsmam segera melakukan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait proses perizinan pembangunan mega proyek Meikarta. Pengawasan itu dinilai penting agar mengetahui keterlambatan izin yang dikeluarkan.

Danto menambahkan, pihak pengembang sebenarnya sudah mengantungi surat pernyataan dari pemda yang dijadikan syarat pembangunan. Sehingga tinggal pemerintah daerah yang harus menjalani ketentuan yang sudah dibuatnya. Salah satunya meminta bahan perizinan yang akan dipakai. ”Kalau saja perizinan ini ditaati maka tidak akan ramai,” ucapnya.

Misalkan untuk mengatur pemberian fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas fasilitas umum (Fasum) dari Meikarta, kata Darto, baru akan dibahas. Padahal, penetapan Fasos Fasum itu dibahas pada rancangan peraturan daerah (Raperda) dan itu membutuhkan waktu lama. ”Kalau Raperda itu sudah dikirim ke kami baru akan kita bahas. Dan itu pasti lama, padahal Meikarta sudah melakukan proses pembangunan yang tentunya akan memberikan fasos fasum,” katanya.

Danto mengaku, pemerintah daerah wajib meluruskan ke publik terkait perizinan Meikarta. Dan rencana pihak Ombudsman melakukan mediasi sangat efektip. Sehingga akan menemukan titik terang atas pendirian mega proyek itu. ”Kalau sudah dikumpulin bakal menemukan titik terang mana yang lamban dalam penerbitan izin,” ucapnya.

Dia mengaku, pemerintah daerah terkesan keteteran meladeni proses perizinan pihak Meikarta. Sehingga penerbitan setiap izin itu terkesan lamban. ”Kalau dilihat dari segi keuntungan memang Kabupaten Bekasi untung. Karena Pendapatan Asli Daerah dari retribusi perizinan saja sudah mencapai Rp 160 miliaran khusus untuk Meikarta saja,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Suhup mengaku untuk ranah proses perizinan Meikarta bukan menjadi kewenangannya. Pihaknya, kata dia, hanya menerbitkan Analisa Dampak Lalu lintas (Andalalin). Kalau kewenangan izin secara memyeluruh bukan di saya mas. Saya hanya mengeluarkan rekomendasi Andalalin,” ujarnya Selasa (12/9).

Dia mengaku sejauh ini permohonan Andalalin belum juga diberikan dari pihak Meikarta. Padahal, dalam beberapa kali pertemuan pihaknya sudah menegur pengembang itu untuk segera melakukan permohonan analisa. ”Mereka masih menunggu pihak konsultannya. Makanya belum diberikan ke kami,” katanya.

Meski begitu, Suhup menjelaskan, pihaknya segera kembali menegur pihak Meikarta untuk segera memproses Andalalin tersebut. Karena kajian itu nantinya akan di ekspos yang melibatman sejumlah dinas terkait. ”Kami akan tegur kembali pihak Meikarta untuk segera memberikan kajian Andal lalinya,” tandasnya. 

Menyikapi hal tersebut, Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Danang Kemayan Jati saat dihubungi INDOPOS berulangkali melalui telepon selulernya tak berhasil, meski nada sambung masuk. Pesan whatsapp yang dikirim oleh INDOPOS juga tidak mendapat balasan. 

Seperti diketahui, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta Lippo Grup untuk menghentikan sementara proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Menurutnya, pembangunan megaproyek itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) Jabar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Menurut Dedy, pengembang proyek Meikarta ternyata sudah memasarkan fasilitas yang ada di calon kota baru tanpa disertai rekomendasi dan izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu Deddy menegaskan bahwa proyek Meikarta harus dihentikan hingga ada rekomendasi dan dinyatakan legal.”Saya cek di pemprov belum ada permohonan izin tapi sudah dipasarkan. Kami putuskan ini dihentikan sampai mereka mohon izin untuk rekomendasi,” ujarnya. (dny/jpc)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%