Asuransi Nelayan Baru Terealisasi 55 Persen

Rabu, 18 Oktober 2017 | 22:17
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
ILUSTRASI

INDOPOS.CO.ID- Memasuki penutupan tahun 2017, hak nelayan, pembudidaya ikan, serta petambak garam untuk memeroleh perlindungan risiko lewat asuransi dianggap belum berhasil. Hingga saat ini baru sekitar 55,4  persen target pemberian asuransi yang tercapai.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (PKMK) Abdul Halim mengatakan, dari data yang dimiliki PKMK, pada 2016 KKP disebut hanya mampu menyalurkan 41  persen atau 409.498 jiwa nelayan dari target  1 juta jiwa. Sementara sampai dengan Maret 2017, dari target 1 juta jiwa, yang tersalurkan hanya 14,4 persen atau 143,6 ribu jiwa.

“Penyebab utama lambannya proses penyaluran asuransi  ini adalah ditariknya kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan laut <12 mil ke pemerintah provinsi berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Abdul Halim, Rabu (18/10).

Hal ini berimbas pada melemahnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat kabupaten/ kota dalam melakukan pendaftaran untuk menjadi peserta, kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi, sosialisasi program asuransi, dan pembayaran bantuan premi asuransi jiwa maupun asuransi usaha perikanan/pergaraman.

Padahal, kata Halim, Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota merupakan ujung tombak terciptanya kepastian usaha perikanan/pergaraman di dalam negeri.. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

“Hal ini mesti segera diselesaikan oleh KKP agar rapor merah di dalam penyaluran asuransi jiwa dan usaha perikanan/pergaraman kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam bisa dituntaskan pada tahun 2018 sebagaimana disepakati di dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR Republik Indonesia pada tanggal 14 September 2017,” jelasnya.

"Dalam konteks inilah, kesungguhan negara untuk meningkatkan produktivitas dan memodernisasi usaha perikanan/pergaraman yang dikelola oleh pelaku usaha perikanan/pergaraman skala kecil dipertaruhkan," sambungnyanya.

Pada kesempatan lain, Saifuddin Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, mengoreksi data yang disampaikan oleh PKMK. Menurutnya, pada tahun 2016, sebagai tahun awal pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), KKP semula mentargetkan 1 juta nelayan. “Namun target ini diturunkan menjadi 600 ribu nelayan,” jelasnya melalui salular telepon.

Hal ini, menurutnya, dilakukan karena proses pelaksanaan BPAN baru bisa diimplementasikan pada September 2016 mengingat proses penyiapan oleh  KKP yang memerlukan waktu untuk aturan turunan dari UU 7/2016. Tertuang dalam Permen-KP Nomor 18/2016, dan juga waktu untuk proses pengadaan barang dan jasa sehingga mendapatkan pemenang perusahaan penyedia asuransi sebagai Penanggung yg ditunjuk KKP.
Jadi realisasi 2016 adalah 409.498 nelayan atau 68 persen dari yang ditargetkan 600 ribu.

Sementara pada tahun 2017, sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKP 2017, KKP menetapkan target nelayan penerima BPAN adalah 500 ribu bukan 1 juta. Saifuddin juga menyanggah data PKMK yang menyebutkan capaian 143,6 ribu nelayan per Maret 2017, data ini tidak sesuai dengan data KKP. ”Faktanya belum ada capaian realisasi,” jelasnya.

Menurutnya hal tersebut  dikarenakan pelaksanaan BPAN baru dimulai sejak 12 Juni 2017 atau sejak kontrak dilakukan KKP dengan Perusahaan Asuransi yang ditunjuk. Menurut Saifuddin, data yang dimiliki KKP per 5 Oktober 2017  menyebutkan capaian nelayan penerima BPAN 2017 sebesar 355.991 nelayan atau 71 persen dari target 500 ribu.

"KKP terus berupaya bisa mencapai 100 persen hingga November/batas akhir kontrak dengan Penyedia Jasa Asuransi yang ditunjuk,” pungkas Saifuddin.(nel)

 

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%