Kementerian ESDM Minta Bantu Tagihkan Piutang Perusahaan Tambang

Jumat, 27 Oktober 2017 | 08:02
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
PERTEMUAN: Kementerian ESDM menggelar pertemuan dengan instansi dan stakeholder pertambangan di Hotel Mercure, Pontianak, Kamis (26/10). Foto: Zainudin/Rakyat Kalbar

INDOPOS.CO.ID-Sejak tahun lalu hingga sekarang, terdapat ratusan perusahaan se Indonesia yang masih memiliki piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tunggakan itu sebagian besar berasal dari kegiatan tambang batubara yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah.

PNBP adalah biaya yang wajib disetorkan kepada pemerintah yang berasal dari iuran tetap dan royalti perusahaan. "Itu sekarang kita diminta untuk segera menyelesaikan, bagaimana caranya," ujar Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jonson Pakpahan usai acara pertemuan bersama Komisi VII DPR RI dan sejumlah pihak perusahaan pertambangan di Hotel Mercure, Pontianak, Kamis (26/10) seperti diberitakan Rakyat Kalbar (INDOPOS GROUP).

Agar perusahaan tambang yang ada di daerah segera melunasi tunggakan PNBP, Kementerian ESDM telah menyurati Pemda di masing-masing provinsi untuk membantu menagih. "Jadi kan kita minta ke daerah juga, bikin surat kepada daerah, supaya daerah itu juga menagih," ujarnya.

Tunggakan ini lantaran penyetoran PNBP masih belum tertib. Sebab Direktorat Penerimaan di Ditjen Minerba baru dibentuk tahun lalu. Selain itu, masih ada daerah yang belum melaporkan tunggakan ataupun perusahaan yang telah melunasi tunggakan ke Kementerian.

"Kita yang melaporkan di dalam laporan keuangan itu kan Kementerian ESDM. Di daerah itu kan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan, untuk piutang dari seluruh pemegang-pemegang izin usaha pertambangan (IUP)," terangnya.

Ditegaskannya, Kementerian akan menegur setiap perusahaan yang menunggak PNBP. "Kita bikin surat ke perusahaan, terus kita minta tolong pada kepala-kepala dinas supaya membantu kita menyelesaikan," katanya.

Sejak Direktorat dibuka setahun lalu, ia menyebutkan ada Rp26 triliun tunggakan. "Tapi sekarang itu kan, sudah kita selesaikan sekitar Rp19 triliun. Kemudian yang lain-lain juga, di tahun 2017 ini lebih dari Rp1 triliun," ungkapnya.

Kendati masih banyak tunggakan, Kementerian ESDM tetap terus melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan. "Banyak hal yang kita lakukan. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan, apabila mereka belum melunasi kewajibannya, maka akan ada batasan-batasan," katanya.

"Misalnya pengurusan izin. Izin ekspor, itu akan tidak bisa. Izin-izin yang lain juga, itu akan terhalang kalau mereka misalnya mempunyai tunggakan," timpal Jonson.

Sementara Anggota Komisi VII DPR RI Katherine Angelia Oendoen menegaskan, agar pemerintah tidak segan-segan mencabut perusahaan yang masih tidak mau membayar PNBP. "Kalau mereka tidak membayar utang-utang dengan alasan apapun, lebih baik izinnya dicabut," tegasnya.

Pemerintah kata Legislator asal Kalbar ini, juga harus teliti menyelidiki apa bila perusahaan berganti nama untuk menghindari kewajiban membayar tunggakan. Sehingga perusahaan yang bersangkutan tidak lagi bisa diberikan izin. "Tidak pernah harus diberikan lagi. Mau dia berganti nama PT atau apa, itu harus diselidiki sampai sedetail-detailnya. Karena perusahaan itu sudah merugikan negara," lugasnya.(RK/JPG)

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%