Dapat Tekan Dwelling Time, Ginsi dan ALFI Dukung Permenhub

Jumat, 10 November 2017 | 19:11
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ketua Ginsi DKI Capt Subandi (kanan) bersama pengurus lainnya. Foto: DERI AKHIRIANTO/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID-Gabungan Importir nasional seluruh Indonesia (Ginsi) DKI Jakarta, mendukung  sikap dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Bahwa Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor  25/2017 efektif menekan angka dwelling time di pelabuhan. Karena itu, kedua organisasi tersebut mengecam usulan Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo)  yang meminta Permenhub 25/2017 dicabut. Atau setidaknya direvisi agar pemindahan petikemas mengacu Yard Occupancy Ratio (YOR) terminal 65 persen.

"Posisinya sebagai apa  Toto Dirgantoro  mengomentari soal pelabuhan. Kalo sebagai Ketua Umum Depalindo sebaiknya dia keluar dulu dari komisaris MTI. Karena argumentasi dan analisanya pasti tidak objektif.  Karena dipengaruhi konflik of interest. Mengingat beliau juga selaku komisaris di salah satu anak perusahaanya Pelindo yaitu MTI," ujar Ketua Ginsi DKI Capt Subandi, kepada INDOPOS, Jumat (10/11).

Dia pun mempertanyakan analisa Depalindo.  Bahwa permenhub Nomor 25 tahun 2017 membuat biaya logistik menjadi lebih mahal. "Sadar ga dia bahwa biaya storage di terminal sudah naik menjadi 900 persen dari tarif dasar per harinya," ujar Capt Subandi.

"Kalaupun dia memiliki sens of crisis soal biaya logistik, sebaiknya  mengkritisi soal biaya-biaya di pelabuhan yang tinggi. Termasuk biaya penumpukan. Seharusnya dia mengusulkan dulu agar tarif storage hanya 200 persen dari tarif dasar per hari. Dan free time storagenya tetap 3 hari," pungkasnya.

Sementara itu,  Ketua Umum DPW ALFI DKI Widijanto, dalam keterangan pressnya Kamis (9/11) meminta Depalindo jangan membuat  gaduh. Yakni ingin kembali menjadikan menjadikan Yard Occupancy Ratio (YOR) 65 perseb sebagai parameter pemindahan petikemas dari lini satu pelabuhan keluar terminal.

"PM 25 Tahun 2017 pada intinya membatasi masa inap kontainer yang sudah mendapat clearance kepabeanan di lini I paling lama 3 hari. Setelah itu harus keluar dari pelabuhan untuk menjamin kelancaran arus barang," ujar Widijanto. "Pernyataan Depalindo yang menyebut pelaksanaan PM 25 Tahun 2017 menimbulkan logistik biaya tinggi tidak meyakinkan. Dasarnya apa? Hitung-hitungannya mana. Jangan asal  ngomong tanpa dasar," imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya menyayangkan sikap Ketua Umum Depalindo  memahami defenisi dwelling time. Serta meminta Kemenhub merevisi PM25/2017 dan relokasi pertikemas mengacu pada Yard Occupancy Ratio (YOR) di atas 65 persen. Hal itu dianggapnya, tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah mendorong kelancaran arus barang di pelabuhan.

"Kita sudah sepakat pelabuhan bukan tempat menimbun barang tapi tempat bongkar muat," tegas Widijanto. "Itu artinya lapangan penumpukan terminal petikemas lini satu  bukan tempat penimbunan barang. Tetapi sebagai area transit menunggu pengurusan dokumen kepabeanan. Kemudian ke luar pelabuhan jika sudah dapat SPPB melebihi tiga  hari," pungkasnya. (dai)

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%