Takut Aset BUMN Dikuasai Asing, PKS: Bagaimana Nasib Anak Cucu Kita

Kamis, 07 Desember 2017 | 10:30
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.

INDOPOS.CO.ID - Rencana kebijakan pemerintah dengan menjual aset BUMN, karena alasan-alasan jangka pendek disoroti oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini.

“Alasan seperti soal likuiditas, pembiayaan infrastruktur, bayar utang jatuh tempo, atau sekadar cari untung sesaat, itu kepentingan jangka pendek dan bebahaya bagi bangsa ini,” ujar Jazuli saat membuka diskusi publik "Jangan Jual BUMN" yang digelar FPKS di gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/12).

Jazuli meminta pemerintah hendaknya berpikir strategis soal pengelolaan BUMN supaya semata-mata untuk kepentingan jangka panjang bagi rakyat, bangsa, dan negara. Apalagi, jika aset-aset BUMN itu jatuh ke tangan investor swasta asing. 

"Bagaimana nasib anak cucu kita ke depan yang akan memimpin republik ini?,” kata Jazuli

Dia mengatakan, jika benar terjadi penjualan aset-aset BUMN itu terjadi, maka generasi mendatang akan kehilangan kewenangan pengelolaan atas sumber-sumber ekonomi yang strategis untuk kepentingan rakyat luas.

"Kami bukan antiasing. Ini soal akuntabilitas dan keberpihakan pada aset strategis nasional yang pembiayaannya juga bersumber dari uang rakyat, maka harus jelas akuntabilitasnya," katanya.

Anggota Komisi I DPR ini meminta pemerintah berhati-hati karena jika salah aset BUMN yang dikuasai swasta asing justru merugikan negara.

"Selain itu, pemerintah juga tidak boleh membuat peraturan dan kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris FPKS di DPR Sukamta menambahkan, cukuplah sudah kasus Indosat jadi pembelajaran bagi bangsa ini. Dengan perubahan struktur BUMN seperti ini, maka peluang untuk melepas dan mengalihkan saham-saham perusahaan yang bukan lagi masuk definisi BUMN menjadi terbuka.

Apalagi di sisi lain, pemerintah sedang membutuhkan dana segar Rp 500 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur yang sudah terlanjur dibangun, membayar utang jatuh tempo serta untuk divestasi saham Freeport senilai Rp 50 triliun hingga Rp 100 triliun.

Fraksi PKS, lanjut Sukamta, akan terus mengkritisi dan mengawasi kebijakan holding BUMN khususnya sektor pertambangan dengan memastikan bahwa anak perusahaan BUMN yang ada tidak keluar dari strategi besar holding.

"Strategi pengelolaan BUMN harus dilakukan dalam upaya menguasai dan mengelola pertambangan nasional, sebagaimana amanah UUD 45 Pasal 33," katanya.

Diskusi ini menghadirkan pembicara anggota Komisi VI DPR Adang Daradjatun, Deputi Meneg BUMN Fajar Harry Sampurno, Direktur Eksekutif IRES Marwan Batubara, Dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin dan Dirut PT Antam Arie Prabowo Ariotedjo. (jpg)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%